Ruhut Sitompul
(inilah.com/Wirasatria)
(inilah.com/Wirasatria)
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Politisi PD itu mengungkapkan penunjukan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua koalisi itu dimaksudkan untuk mengeluarkan PKS dan PPP dari barisan partai koalisi.
"Daripada membina 2 atau 3 partai yang sulit diatur, lebih baik membina PKB dan PAN saja. PKS dan PPP ke laut saja. Jadi sudah tepat memilih Pak Ical jadi ketua harian koalisi," kata Ruhut.
Pengamat politik LSI Burhanudin Muhtadi MA menegaskan, PKS merupakan parpol paling rawan untuk digusur dari koalisi karena sikap kritis dan oposisionis dari para anggota DPR PKS, termasuk soal Century. ”PKS tidak lagi mudah tidur nyenyak,” katanya.
Pengamat politik Umar S Bakry menilai, PPP juga bisa saja terkena evaluasi dengan segenap dampaknya. ”Sebab PPP juga bersikap kritis dalam kasus Century,” katanya.
Di kalangan politisi Demokrat, ada pemikiran, momentum penentuan menkeu baru sekaligus menjadi ajang evaluasi terhadap semua kinerja menteri. Sebab, banyak kalangan yang mulai menyoroti kinerja para menteri yang masih dinilai belum bisa menjalankan amanah SBY.
Karena itu, isu reshuffle kabinet kembali bergulir setelah Menkeu Sri Mulyani resmi mundur dan menjadi Managing Director Bank Dunia. Momentum pengumuman menteri keuangan baru pengganti Sri Mulyani, kabarnya akan dijadikan ajang evaluasi bagi Menteri KIB II yang kinerjanya di bawah standar.
”Dalam praktiknya, sejumlah menteri kabinet bekerja di bawah standar dan logikanya, wajar jika ada perombakan kabinet,” kata mantan Menegpora Dr Adhyaksa Dault yang juga pengajar Universitas Diponegoro.
Namun pengamat politik Arie Sujito dari UGM menyatakan, walau desakan reshuffle mulai muncul, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden SBY. Sebab, semua kendali pergantian menteri multak menjadi hak prerogatif Presiden SBY. [mdr]
Komentar
Posting Komentar