Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon pada Rabu kemarin mengutuk rencana Israel yang akan membangun lebih 1.600 rumah di tanah warga Palestina. "Sekretaris Jenderal mengutuk persetujuan rencana untuk membangun 1.600 unit rumah baru di Yerusalem Timur oleh Kementerian Dalam Negeri Israel tadi," ujar Martin Nesirky jurubicara PBB. "(Ban) menegaskan kembali bahwa pemukiman yang akan dibangun adalah ilegal menurut hukum internasional. Dia menekankan bahwa aktivitas pemukiman Israel bertentangan dengan Roadmap (rencana perdamaian), dan melemahkan setiap usaha menuju proses perdamaian yang layak," katanya. Menanggapi kecaman PBB, kantor Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak pada hari Rabu juga mengecam balik.
Kecaman pada pemukiman illegal Israel ini juga diserukan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.
Joe Biden sebelumnya mengutuk rencana Israel dan mengatakan bahwa Israel telah "merusak kepercayaan" dan "bertentangan dengan diskusi konstruktif”.
"Saya mengutuk keputusan pemerintah Israel dalam perencanaan pembangunan awal unit rumah baru," kata Biden dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah ia tiba 90 menit terlambat untuk makan malam dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Keputusan Israel juga membuat marah Palestina, yang menganggap pemukiman menjadi rintangan utama untuk mencapai perdamaian. "Ini adalah keputusan berbahaya dan akan menghambat negosiasi," kata jurubicara Otoritas Palestina Nabil Abu Rudeina kepada AFP.
"Kami menganggap keputusan untuk membangun di Yerusalem Timur bahwa Amerika telah gagal memfasilitasi perundingan yang bahkan belum dimulai.”
Merespon kondisi terakhir, Presiden Palestina Mahmoud Abbas kemudian menelepon kepala Liga Arab Amr Mussa menyerukan diperlukan, "Langkah-langkah kebijakan mendesak" dalam menanggapi "provokasi Israel yang meningkat."
Israel pada hari Senin telah memberikan lampu hijau untuk pembangunan 112 rumah baru di pemukiman Tepi Barat.
Ban Ki Moon yang mengunjungi Tepi Barat dan juga Gaza mengatakan keprihatinannya yang mendalam. "Saya mengutuk keputusan oleh pemerintah Israel untuk perencanaan awal unit rumah baru." sabili.co.id
0 komentar:
Posting Komentar