VIVAnews - Wacana indikasi serangan balik terhadap partai-partai pemilih opsi C dalam kesimpulan Panitia Khusus (Pansus) Century, rupanya tidak merisaukan PKS.
“PKS tidak mengurusi balas dendam politik,” tegas Andi Rahmat, anggota Fraksi PKS sekaligus anggota Pansus Century, Selasa 9 Maret 2010. Opsi C menyatakan bahwa kebijakan bail out Century salah sejak awal hingga implementasinya.
Andi menyatakan, meskipun balas dendam politik memang mungkin terjadi, namun partainya dengan tegas menolak untuk mengeksploitasinya secara berlebihan. “Kami tidak ingin mendramatisir hal itu,” kata Andi saat berbincang dengan VIVAnews.
Hal ini ia kemukakan menanggapi banyaknya tokoh-tokoh politik dari partai pemilih opsi C, yang baru-baru ini tersandung masalah hukum.
“Harus dipahami, semua pejabat memang mempunyai resiko,” ujar Andi. Jadi, menurutnya, normal saja apabila ada tokoh politik atau pejabat yang bersalah, kemudian ditangkap atau diusut perkaranya secara hukum.
Bahkan, lanjut Andi, sekalipun motif pengusutan perkara itu dilandaskan pada motif politik, namun selama pihak berwenang memiliki bukti hukum, maka pengusutan tetap sah bahkan harus dilakukan.
Politisi muda PKS itu mengingatkan, politik justru harus mendorong ranah penegakan hukum. “Asal perkara itu jangan dibikin-bikin. Itu yang tidak boleh,” tukasnya. Ia mengimbau kepada penegak hukum untuk tidak mencari-cari kesalahan orang, bila yanng bersangkutan memang sungguh-sungguh tidak mempunyai salah.
“Tidak bisa demi balas dendam politik, lantas menabrak UU dan membelokkan instrumen hukum,” katanya. Pria kelahiran Makassar ini menekankan, negara tidak dibentuk untuk mencari-cari kesalahan warganya.
Andi mengaku, sampai saat ini ia tidak tahu apakah benar atau tidak terjadi serangan balik pasca kesimpulan pansus Century. Namun, terangnya, PKS memilih untuk tidak membaca kasus hukum yang menimpa sejumlah tokoh politik belakangan ini dengan cara seperti itu.
“Kami tidak menafsirkan begitu, karena PKS tidak menganut political trading,” tandasnya menutup perbincangan.
• VIVAnews
“PKS tidak mengurusi balas dendam politik,” tegas Andi Rahmat, anggota Fraksi PKS sekaligus anggota Pansus Century, Selasa 9 Maret 2010. Opsi C menyatakan bahwa kebijakan bail out Century salah sejak awal hingga implementasinya.
Andi menyatakan, meskipun balas dendam politik memang mungkin terjadi, namun partainya dengan tegas menolak untuk mengeksploitasinya secara berlebihan. “Kami tidak ingin mendramatisir hal itu,” kata Andi saat berbincang dengan VIVAnews.
Hal ini ia kemukakan menanggapi banyaknya tokoh-tokoh politik dari partai pemilih opsi C, yang baru-baru ini tersandung masalah hukum.
“Harus dipahami, semua pejabat memang mempunyai resiko,” ujar Andi. Jadi, menurutnya, normal saja apabila ada tokoh politik atau pejabat yang bersalah, kemudian ditangkap atau diusut perkaranya secara hukum.
Bahkan, lanjut Andi, sekalipun motif pengusutan perkara itu dilandaskan pada motif politik, namun selama pihak berwenang memiliki bukti hukum, maka pengusutan tetap sah bahkan harus dilakukan.
Politisi muda PKS itu mengingatkan, politik justru harus mendorong ranah penegakan hukum. “Asal perkara itu jangan dibikin-bikin. Itu yang tidak boleh,” tukasnya. Ia mengimbau kepada penegak hukum untuk tidak mencari-cari kesalahan orang, bila yanng bersangkutan memang sungguh-sungguh tidak mempunyai salah.
“Tidak bisa demi balas dendam politik, lantas menabrak UU dan membelokkan instrumen hukum,” katanya. Pria kelahiran Makassar ini menekankan, negara tidak dibentuk untuk mencari-cari kesalahan warganya.
Andi mengaku, sampai saat ini ia tidak tahu apakah benar atau tidak terjadi serangan balik pasca kesimpulan pansus Century. Namun, terangnya, PKS memilih untuk tidak membaca kasus hukum yang menimpa sejumlah tokoh politik belakangan ini dengan cara seperti itu.
“Kami tidak menafsirkan begitu, karena PKS tidak menganut political trading,” tandasnya menutup perbincangan.
• VIVAnews
Komentar
Posting Komentar