Sanksi hingga pidana bagi pelaku nikah siri menurut Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Yunahar Ilyas LC, terlalu jauh. "Kalau mau mempidanakan, pidanakan pelacuran dulu. Ada prioritaslah, kan ada pelacuran, pezinahan, kumpul kebo yang jelas-jelas tidak sah, kenapa tidak itu dulu yang ditempuh," katanya, Selasa, 17 Februari 2010
Yunahar mengakui nikah siri tidak baik dan tidak menguntungkan sehingga seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan.
Jika ada yang nikah siri seharusnya diminta untuk mencatatkannya di KUA, tidak perlu nikah ulang. Dan jika tidak mau mencatatkan juga baru mereka mendapatkan sanksi administratif.
"Pemerintah harus melakukan kampanye besar-besaran apa ruginya nikah siri terutama bagi kaum perempuan, dan untuk mencatatkan diri di KUA seharusnya dipermudah," jelasnya
Lebih lanjut Yunahar menyatakan jika nikah siri dipidanakan orang akan lebih memilih kumpul kebo yang tidak dipidanakan.
"Saya tidak sependapat kalau langsung dipidanakan. Sanksi paling tinggi tidak diakui, tidak bisa digunakan dimanapun," ujarnya
Sementara itu pengamat sosial Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Sunyoto Usman pembahasan rancangan Draft RUU Terapan Peradilan Bidang Perkawinan hanya sekedar proyek saja dan lebih kental dengan nuasa politisnya.
"Ya kalau draf RUU Terapan Peradilan Bidang Perkawinan ini dibahas maka sekedar proyek dan hanya bersifat politis," katanya
Sunyoto menyatakan untuk saat ini langkah yang bijak dilakukan pemerintah dari pada memikirkan rancangan Draft RUU Terapan Peradilan Bidang Perkawinan adalah dengan sosialisasi mengenai pentingnya sebuah lembaga perkawinan kepada masyarakat serta sulitnya poligami.
"Langkah ini lebih efektif dibanding memberlakukan pemidanaan bagi pelaku nikah siri. Dengan gencarnya sosialisasi sekaligus akan mengurangi terjadinya perkawinan yang dilakukan secara instant," tuturnya.
Laporan: KDW | Yogyakarta
• VIVAnews
Komentar
Posting Komentar