Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengaku tidak akan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) untuk menjuluki Yogyakarta Serambi Madinah
Hidayatullah.com-- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X tak akan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) Serambi Madinah untuk menjuluki wilayahnya. Sebab menurutnya, julukan itu hanya inisiatif masyarakat, bukan pemerintah.
"Julukan itu inisiatif masyarakat. Silakan saja disebut begitu, itu bukan inisiatif pemerintah. Pemprov DIY tidak mengeluarkan perda tentang julukan tersebut," katanya dikutip Antara.
Namun demikian, Sultan berharap konsep Yogyakarta Serambi Madinah yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY itu, tidak diartikan masyarakat hanya dalam konteks agama Islam.
"Konsep ini perlu dimaknai juga dari sisi budaya, masyarakat harus memahami bahwa Serambi Madinah itu adalah dari konteks budayanya, bukan agama," kata Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini.
Ia mengatakan konsep tersebut di dalamnya menghargai semua etnik dan perbedaan agama. Konsep itu bukan dalam pengertian Arab atau Islam saja, karena Yogyakarta merupakan kota yang menghargai pluralitas.
Oleh karena itu, konsep Yogyakarta Serambi Madinah jangan sampai disalahartikan dan bertentangan dengan dinamisasi masyarakat yang sangat beragam.
"Yogyakarta kota yang menghargai keberagaman. Jika konsepnya menjadi meng-Islam-kan, kami akan mundur, karena tidak sesuai dengan kondisi pluralitas kebangsaan yang sudah ada," katanya.
MUI
Sebagaimana diketahui, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat siap memproklamirkan diri sebagai Ngayogyakarta Serambi Madinah yang digadang-gadang akan mendukung keistimewaan DIY. Konsep yang terinspirasi dari Piagam Madinah ini tengah digodok dan ditargetkan selesai Maret tahun ini. Namun menurut Keraton, konsep Serambi Madinah bukan hanya milik umat Islam, melainkan milik seluruh masyarakat Jogja.
“Saat ini kami bersama berbagai elemen sedang membahas secara periodik mengenai konsep Serambi Madinah,” jelas Penghageng Kewedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GBPH Joyokusumo.
“Pada prinsipnya, ‘Serambi Madinah’ akan menjadi produk budaya, bukan produk agama. Sehingga serambi merupakan milik mereka yang merasa warga Yogya,” tambahnya.
Konsep Nagyogyakarta Serambi Madinah pertamakali diusulkan MUI pada 19 Agustus 2006, dan saat itu proses pembahasan RUUK tengah panas. Konsep ini lantas dibahas oleh tiga pihak, yakni keraton, Kanwil Depag, dan MUI. Setiap tahun, konsep ini terus disosialisasikan sehingga dikenal masyarakat. Puncaknya, pada 28 September 2009, ketiga pihak menandatangani MoU di Masjid Rejodani [Keraton], isinya sama-sama bertekat menjadikan Jogja sebagai Serambi Madinah.
Konsep Ngayogyakarta sebagai Serambi Madinah bahkan telah dideklarasikan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, beberapa hari sebelum memasuki Bulan Suci Ramadan tahun lalu.Provinsi tersebut dinilai layak menjadi Serambi Madinah, karena faktor sejarah
Menurut Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, Muhammad Jazir, konsep untuk menjadikan DIY sebagai Serambi Madinah, semata-mata ditujukan untuk mengembalikan jati diri Yogyakarta sesuai dengan konsep awal pembangunan wilayah tersebut.
"Yogyakarta dibangun oleh Pangeran Mangkubumi I dengan konsep pesantren besardan bukan mengatasnamakan kekuasaan tetapi berbasis pada kekhalifahan," paparnya.
Menurut Jazir, perwujudan DIY sebagai Serambi Madinah tak harus dimaknai dengan pelaksanaan syariat Islam yang saklek, tetapi lebih kepada pengertian aplikatif bukan dalam arti formalistik tetapi berbasis peradaban. Melalui perwujudan DIY sebagai Serambi Madinah tersebut, papar dia, masyarakat Yogyakarta diharapkan dapat memiliki peluang lebih besar untuk mengaplikasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pihaknya optimistis, perwujudan DIY sebagai Serambi Madinah tersebut tidak akan menimbulkan konflik baru di masyarakat, mengingat masyarakat Yogyakarta yang plural.
"Saya yakin, umat lain akan paham dan menerima, karena di dalam masyarakat dengan kaum Muslim sebagai mayoritas, maka umat minoritas akan terlindungi," tutur Jazir menegaskan.Salah satu cara untuk mewujudkan DIY sebagai Serambi Madinah adalah penguatan fungsi masjid di masyarakat, khususnya dalam penyampaian dakwah.
Menurut sosiolog UGM Ari Sujito, konsep Ngayogyakarta Serambi Madinah adalah sebuah terobosan baru untuk mendukung keistimewaan DIY. Apalagi spirit dari konsep tersebut adalah menghargai pluralisme.
“Keraton harus mengclearkan konsep ini ke publik serta pemerintah pusat dan lantas diperdebatkan. Dengan harapan bisa dimasukkan dalam draft RUUK,” tambah Ari. Sementara itu, Budayawan Emha Ainun Najib atau yang akrab disapa Cak Nun Serambi Madinah Yogyakarta secara administratif, namun Yoyakarta secara kultural, yang sudah didirikan sejak jaman Kerajaan Mataram.
“Dua hari yang lalu saya diundang oleh pihak kraton, oleh Gusti Joyo (GBPH Joyokusumo) untuk membicarakan hal ini. Sebenarnya saya tidak punya hak untuk mengekspos. Intinya, dari dulu Ngayogyakarta ini sudah kaya’ Madinah, cuma perlu dikasih label saja, yaitu Serambi Madinah, untuk mengingatkan pluralisme model Madinah. Launchingnya kapan juga belum tahu, namun mungkin akan dilakukan di Serambi Masjid Gedhe” ujar Cak Nun di Yogyakarta, November lalu.
Menurut cak Nun, hal ini wajar, lantaran kondisi pluralisme model Kota Madinah di jaman lahirnya Islam, memiliki kesamaan dengan tingkat toleransi yang ada di Yogyakarta. Menurutnya, dari sinilah bentuk keistimewaan Yogyakarta terlihat nyata, dimana Yogyakarta didatangi oleh berbagai kelompok pendatang, dengan aneka ragam budaya dan kepercayaan.
Kedepan, menurutnya, hal yang diutamakan dalam pembangunan Yogyakarta seperti konsep ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yakni pengukuhan kedaulatan pangan dan multikulturalisme. “Yogyakarta secara kultural akan menjadi masyarakat Madaniah atau masyarakat madani, dimana yang utama adalah kedaulatan pangan, multikultural, baru unsur-unsur lainnya,” terangnya.
Untuk mewujudkannya, terang Cak Nun, perlu ada toleransi yang tinggi antar umat beragama. Dirinya juag mengimbau, para TNI agar tidak menilai orang berdasarkan agama dan menolong siapapun berdasarkan kemanusiaan tanpa melihat agama. [cha, berbagai sumber/www.hidayatullah.com]
foto: nurdayat.wordpress.com
Hidayatullah.com-- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X tak akan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) Serambi Madinah untuk menjuluki wilayahnya. Sebab menurutnya, julukan itu hanya inisiatif masyarakat, bukan pemerintah.
"Julukan itu inisiatif masyarakat. Silakan saja disebut begitu, itu bukan inisiatif pemerintah. Pemprov DIY tidak mengeluarkan perda tentang julukan tersebut," katanya dikutip Antara.
Namun demikian, Sultan berharap konsep Yogyakarta Serambi Madinah yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY itu, tidak diartikan masyarakat hanya dalam konteks agama Islam.
"Konsep ini perlu dimaknai juga dari sisi budaya, masyarakat harus memahami bahwa Serambi Madinah itu adalah dari konteks budayanya, bukan agama," kata Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini.
Ia mengatakan konsep tersebut di dalamnya menghargai semua etnik dan perbedaan agama. Konsep itu bukan dalam pengertian Arab atau Islam saja, karena Yogyakarta merupakan kota yang menghargai pluralitas.
Oleh karena itu, konsep Yogyakarta Serambi Madinah jangan sampai disalahartikan dan bertentangan dengan dinamisasi masyarakat yang sangat beragam.
"Yogyakarta kota yang menghargai keberagaman. Jika konsepnya menjadi meng-Islam-kan, kami akan mundur, karena tidak sesuai dengan kondisi pluralitas kebangsaan yang sudah ada," katanya.
MUI
Sebagaimana diketahui, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat siap memproklamirkan diri sebagai Ngayogyakarta Serambi Madinah yang digadang-gadang akan mendukung keistimewaan DIY. Konsep yang terinspirasi dari Piagam Madinah ini tengah digodok dan ditargetkan selesai Maret tahun ini. Namun menurut Keraton, konsep Serambi Madinah bukan hanya milik umat Islam, melainkan milik seluruh masyarakat Jogja.
“Saat ini kami bersama berbagai elemen sedang membahas secara periodik mengenai konsep Serambi Madinah,” jelas Penghageng Kewedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GBPH Joyokusumo.
“Pada prinsipnya, ‘Serambi Madinah’ akan menjadi produk budaya, bukan produk agama. Sehingga serambi merupakan milik mereka yang merasa warga Yogya,” tambahnya.
Konsep Nagyogyakarta Serambi Madinah pertamakali diusulkan MUI pada 19 Agustus 2006, dan saat itu proses pembahasan RUUK tengah panas. Konsep ini lantas dibahas oleh tiga pihak, yakni keraton, Kanwil Depag, dan MUI. Setiap tahun, konsep ini terus disosialisasikan sehingga dikenal masyarakat. Puncaknya, pada 28 September 2009, ketiga pihak menandatangani MoU di Masjid Rejodani [Keraton], isinya sama-sama bertekat menjadikan Jogja sebagai Serambi Madinah.
Konsep Ngayogyakarta sebagai Serambi Madinah bahkan telah dideklarasikan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, beberapa hari sebelum memasuki Bulan Suci Ramadan tahun lalu.Provinsi tersebut dinilai layak menjadi Serambi Madinah, karena faktor sejarah
Menurut Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, Muhammad Jazir, konsep untuk menjadikan DIY sebagai Serambi Madinah, semata-mata ditujukan untuk mengembalikan jati diri Yogyakarta sesuai dengan konsep awal pembangunan wilayah tersebut.
"Yogyakarta dibangun oleh Pangeran Mangkubumi I dengan konsep pesantren besardan bukan mengatasnamakan kekuasaan tetapi berbasis pada kekhalifahan," paparnya.
Menurut Jazir, perwujudan DIY sebagai Serambi Madinah tak harus dimaknai dengan pelaksanaan syariat Islam yang saklek, tetapi lebih kepada pengertian aplikatif bukan dalam arti formalistik tetapi berbasis peradaban. Melalui perwujudan DIY sebagai Serambi Madinah tersebut, papar dia, masyarakat Yogyakarta diharapkan dapat memiliki peluang lebih besar untuk mengaplikasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pihaknya optimistis, perwujudan DIY sebagai Serambi Madinah tersebut tidak akan menimbulkan konflik baru di masyarakat, mengingat masyarakat Yogyakarta yang plural.
"Saya yakin, umat lain akan paham dan menerima, karena di dalam masyarakat dengan kaum Muslim sebagai mayoritas, maka umat minoritas akan terlindungi," tutur Jazir menegaskan.Salah satu cara untuk mewujudkan DIY sebagai Serambi Madinah adalah penguatan fungsi masjid di masyarakat, khususnya dalam penyampaian dakwah.
Menurut sosiolog UGM Ari Sujito, konsep Ngayogyakarta Serambi Madinah adalah sebuah terobosan baru untuk mendukung keistimewaan DIY. Apalagi spirit dari konsep tersebut adalah menghargai pluralisme.
“Keraton harus mengclearkan konsep ini ke publik serta pemerintah pusat dan lantas diperdebatkan. Dengan harapan bisa dimasukkan dalam draft RUUK,” tambah Ari. Sementara itu, Budayawan Emha Ainun Najib atau yang akrab disapa Cak Nun Serambi Madinah Yogyakarta secara administratif, namun Yoyakarta secara kultural, yang sudah didirikan sejak jaman Kerajaan Mataram.
“Dua hari yang lalu saya diundang oleh pihak kraton, oleh Gusti Joyo (GBPH Joyokusumo) untuk membicarakan hal ini. Sebenarnya saya tidak punya hak untuk mengekspos. Intinya, dari dulu Ngayogyakarta ini sudah kaya’ Madinah, cuma perlu dikasih label saja, yaitu Serambi Madinah, untuk mengingatkan pluralisme model Madinah. Launchingnya kapan juga belum tahu, namun mungkin akan dilakukan di Serambi Masjid Gedhe” ujar Cak Nun di Yogyakarta, November lalu.
Menurut cak Nun, hal ini wajar, lantaran kondisi pluralisme model Kota Madinah di jaman lahirnya Islam, memiliki kesamaan dengan tingkat toleransi yang ada di Yogyakarta. Menurutnya, dari sinilah bentuk keistimewaan Yogyakarta terlihat nyata, dimana Yogyakarta didatangi oleh berbagai kelompok pendatang, dengan aneka ragam budaya dan kepercayaan.
Kedepan, menurutnya, hal yang diutamakan dalam pembangunan Yogyakarta seperti konsep ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yakni pengukuhan kedaulatan pangan dan multikulturalisme. “Yogyakarta secara kultural akan menjadi masyarakat Madaniah atau masyarakat madani, dimana yang utama adalah kedaulatan pangan, multikultural, baru unsur-unsur lainnya,” terangnya.
Untuk mewujudkannya, terang Cak Nun, perlu ada toleransi yang tinggi antar umat beragama. Dirinya juag mengimbau, para TNI agar tidak menilai orang berdasarkan agama dan menolong siapapun berdasarkan kemanusiaan tanpa melihat agama. [cha, berbagai sumber/www.hidayatullah.com]
foto: nurdayat.wordpress.com
Komentar
Posting Komentar